Happy Birthday Brother!!

 26 (Dua Puluh Enam) Tahun L. Jhony Suryadi

“Bulatkan Tekad untuk Terus Berusaha Menjadi lebih Baik, Dewasa dan Bijaksana. Teguhkan Hati dan Yakinkan diri untuk tetap Setia dan Konsisten Memberikan Pelayanan terbaikmu bagi Massa”

L. Jhony Suryadi: Kollektif PP-FMN

Siapa yang Mempu Menghentikan Laju perjalanan Waktu?

Siapa yang mampu Mengkompromikan pergantiannya,

mulai dari Detik, Menit, Jam, Hari, Minggu, Bulan Hingga Tahun?

Tak Seorangpun punya Daya untuk itu…

Tak Banyak Orang yang Mengerti Arti Penting Hari Ulang Tahun, Bahkan tak Sedikit Orang yang Justeru lupa Tanggal lahirnya, atau banyak orang yang juga merayakannya hanya sebagai ajang untuk Bersenang-senang (Momentum Bahagia dengan Jutaan Doa dan Harapan, Pasti), namun jika tidak dapat mengambil Pelajaran Penting didalamnya, maka momentum tersebut akan berlalu dan kembali seperti hari-hari sebelumnya tanpa meninggalkan sesuatu yang lebih Bermakna baik bagi yang Merayakannya ataupun Orang-orang terdekat disekitarnya.

Semoga Kawan-kawan Sepakat, bahwa Peringatan “Hari Ulang Tahun” bukanlah sebagai Perayaan atau Ceremonial Semata, namun sebagai momentum yang baik dan paling tepat untuk Merefleksikan segala hal atau peristiwa yang pernah dilalui atau kesalahan dan kekeliruan yang beragam sekalipun dalam kehidupan dan aktifitas kita sehari-hari pada tahun-tahun sebelumnya.

Padamu Kawanku, Kusampaikan harapan dalam mengawali Usiamu yang ke 26 (Dua puluh Enam) Tahun hingga tahun-tahun berikutnya “Bulatkan Tekad untuk Terus Berusaha Menjadi lebih Baik, Dewasa dan Bijaksana. Teguhkan Hati dan Yakinkan diri untuk tetap Setia dan Konsisten Memberikan Pelayanan terbaikmu bagi Massa”. Ber-Iringan Doa, Ku ucapkan “SELAMAT ULANG TAHUN” Kawanku, Semoga Panjang Umur dan Sehat Selalu, Semoga Semakin Matang dalam Berfikir, Semakin Tegas dalam Bersikap, Bijaksana dalam Bertindak dan yang terpenting adalah SEMAKIN TEGUH DALAM PRINSIP DAN KONSISTEN DALAM PERJUANGAN.

Kawanku…

Tetap jaga Kesehatan, Tetap Semangat, Tetap Tenang dan Fokus menjalankan Setiap Pekerjaan. Bersama-sama, kita akan tetap menjaga Komunikasi yang baik, Koordinasi yang Intensif untuk Memperkuat Persatuan dan Kekompakan dalam perjuangan dan kehidupan Kollektif Khususnya dan Manifest dalam menjalankan seluruh pekerjaan hingga kita semua senantiasa berada ditengah-tengah Massa dan berjuang Bersamanya.

Sekali lagi, Atas nama Kollektif Pimpinan Pusat dan Segenap Keluarga Besar Front Mahasiswa Nasional (FMN) Saya sampaikan “SELAMAT ULANG TAHUN” Kawanku…

Jakarta, 29 January 2011

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional (FMN)

L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame

Sekretaris Jenderal

"BUAT KAWAN-KAWANKU"

Kawan-kawanku…

Klas Buruh, Kaum Tani, Pemuda Mahasiswa, Kaum Perempuan dan Seluruh Rakyat Indonesia.

Penderitaan ini Telah Kita Rasakan Bersama

Kenyataan-kenyataannya Telah Kita Lihat Bersama

Penyebabnya Telah Kita Ketahui Bersama

Kawan-kawanku…

Tak Diragukan Semangatmu

Telah Terbukti Kerja kerasmu

Tak Tertandingi Kekuatanmu dan,

Takka Ada Siapapun Yang akan Mampu Menghentikanmu

Mari RAPIKAN BARISAN DAN Perkuat Persatuan Kita,

Bersama kita IDENTIFIKASI PERBEDAAN-PERBEDAANNYA

Mari Pertajam ANALISA Untuk Memperterang PETA Gerakan kita,

Untuk Dapat Menentukan Methode dan Taktik yang Tepat Untuk Penyelesaiannya

Kesatuan Pandangan adalah Syarat akan Sikap dan Tindakan yang sama,

Jadikan HASIL PENILAIAN ATAS HASIL INVESTIGASI DAN ANALISA

SEBAGAI Sandaran ATAS SETIAP LANGKAH KITA,

ITULAH ROHNYA…

Sebab Jika PANDANGAN Tersebut Tidak Sama,

Itulah yang Membenarkan Istilah “PERSATUAN ITU RELATIF”

Sehingga Kita Akan Semakin Sulit Meletakkan

Siapa Pemimpinnya, Siapa Kekuatan Pokok dan, Pendukungnya BAHKAN SIAPA LAWANNYA (KONTRADIKSI POKOKNYA).

MARI BERSAMA-SAMA...

Telah Ada Sekian Banyak Peristiwa

Harus jadi Pelajaran bagi Kita

Setiap KESALAHAN, KEKELIRUAN DAN KELEMAHAN yang ada

Harus diperbaiki dan diperkuat.

KEGAGALAN Jangan Sampai Terulang lagi!

Jangan Sampai…

Jangan Sampai Terulang Lagi…!!

Kawan-kawanku…

Ku-SALUTKAN Semangatmu!!

Ku-Apresiasikan Segala Upaya dan Kerja kerasmu (Dalam Kerja Massa)

Hidup rakyat indonesia!!

Jayalah perjuangan massa!!

Jaga kesehatan dan tetap semangat…!!

Selamat kerja massa…!!

"Krisis ini Memang Takkan Berakhir Kawanku"

Krisis ini Memang Takkan Berakhir...!!

Siapa yg Tidak Mengetahui Wataknya?
Seluruh Isi Alam maupun Tenaga Manusia Telah di EKSPLOITASI dan DiMonopolinya. Bahan Mentah maupun Hasil Produksinya telah Hampir membusk karena AKUMULASInya. Negara-negara "Kawasan, Wilayah hingga Bagian" telah di Dominasinya sebagai Sasaran EKSPANSI untuk Mendistribusikan hasil Produksinya.

KENYATAANNYA:

1. RAKYAT (Seluruh Dunia) Kehilangan Sumber Hidupnya

2. Rakyat Makin Terhisap Tenaganya (Karena Upahnya Tidak Layak)

3.  Rakyat Tidak bisa Mengembangkan Usaha Produksinya (Karena Modal, Alat Produksi, Bahan Mentah ataupun SAPRODI Lainnya tidak dimilikinya)

4. Rakyat Semakin Terbelakang Budayanya (Sebab Pendidikan sebagai Aspek Dasar Penopang Perkembangannya, sudah tak Mampu dijangkaunya)

5. Rakyat tak Bekerja (Pengangguran) tersebar bahkan Tercecer dimana-mana (Karena Terbatasnya Lapangan Kerja dan Karena PHK yang semakin Merajalela).

6. Rakyat Sudah tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Pokoknya (Karena Pemerintah Terus MENAIKKAN HARGANYA).


ITULAH YANG AKAN JADI ANCAMAN BAGINYA!!

Sebab:

1.   Rakyat yang Sudah sejak Lama Dirampas Sumber hidupnya dan Dihisap Tenaganya AKAN SEMAKIN SADAR AKAN PENDERITAANNYA.

2. Rakyat Akan Menemukan JAWABAN DAN JALAN KELUARNYA.

3. Ke-MARAHAN, Ke-BENCIAN dan, Ke-TIDAK PERCAYAAN Rakyat Akan Semakin Menumpuk dan Terus Menumpuk Hingga Menjadi GELOMBANG BESAR Yang Maha Dahsyat Hadir Untuk MENGHANCURKAN DOMINASINYA, MEMUSNAHKAN PENGARUHNYA DAN, MELULUHLANTAHKAN KUASANYA!!


PERTANYAANNYA:
APAKAH KITA AKAN MENJADI BAGIANNYA?
"Jawabannya Ada di Hati Anda"

SADARI KENYATAANNYA "Amatilah, Analisa dan Simpulkan", Maka Akan Kau Temukan Jawabannya...!!

Rod Stewart, Have I Told You Lately - lyrics

RAKYAT BANYAK YANG TIDAK MAKAN, PRESIDEN MASIH CURHAT SOAL GAJI. Memalukan!!

SBY: Gaji Saya Tak Naik

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, meski gaji presiden tidak naik tujuh tahun terakhir, pemerintah telah memenuhi janjinya dengan memberikan tunjangan remunerasi kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI.

”Remunerasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan prestasi, sampaikan ke jajaran TNI/Polri. Ini tahun ketujuh, gaji presiden belum naik. Betul. Tapi memang saya ingin semua sudah mendapatkan kenaikan yang tepat,” kata Presiden dalam penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2011, Jumat (21/1) di Jakarta.

Berdasarkan catatan di Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, gaji pokok presiden sekitar Rp 30,24 juta dan tunjangan presiden Rp 32,5 juta. Total pendapatan presiden sekitar Rp 62,7 juta per bulan.

Dalam rapim yang dihadiri 135 petinggi TNI dan 156 petinggi Polri itu, Presiden didampingi Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Presiden menginstruksikan TNI dan Polri untuk menggunakan anggaran tepat sasaran. Jika masih ditemukan praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ataupun nonalutsista, Presiden tak segan memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan. ”Hentikan praktik- praktik penggelembungan atau mark up dalam pengadaan alutsista ataupun nonalutsista. Apabila ada kasus, saya akan minta BPKP (Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan) untuk memeriksa,” kata Presiden. ”Konsistenlah dengan apa yang direncanakan. Jangan ganti pejabat, rencana ganti pula. Saudara yang mengendalikan pemberi jasa. Saudara yang mengontrol, bukan dikontrol,” ujarnya.

Presiden juga memberikan instruksi dalam penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, penanganan bencana alam, pelaksanaan tugas pemeliharaan perdamaian, penanggulangan terorisme, penegakan disiplin dan integritas TNI/Polri, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan polisi. ”Saya prihatin dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Saya minta segera ditindak,” katanya. (WHY)

(Berita Dari Kompas, Sabtu, 22 Januari 2011).

 

RAKYAT BANYAK YANGG TIDAK MAKAN, PRESIDEN MASIH CURHAT SOAL GAJI. Memalukan!!

Pernyataan SBY terait Soal "Gajinya yang Tidak Pernah Naik" Sesungguhnya Memperterang Perspektif SBY akan Dasar Peningkatan Kesejahteraan Rakyat ataupun Pegawai yang ada dibawah Jajarannya Sekalipun bahwa Harus didasarkan atas kenaikan Gajinya...

Jika dengan Pandangan yang Demikian, maka wajar Saja Kesejahteraan Pegawai Rendahan apalagi Buruh tidak Pernah Naik, sebab Pemerintah Saja Selalu Berpatok Pada Pendapatannya.

Orientasi Untuk Memperkaya diri tersebutlah yang Menyebabkan Ia tidak akan pernah Memiliki Aspirasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya...

Dengan Menyinggung Soal Gajinya Sesungguhnya SBY sama sekali tidak Tahu Malu dengan KENYATAAN BAHWA Sebagian Besar Rakyat Indonesia yang saat ini Berada dibawah Garis Kemiskinan...

Sebagian Besar Rakyat Tidak Malan, Presiden Masih Curhat Soal Gaji, Memalukan Sekali.....!!

Skandal Dana BOS "Salah Satu Bentuk Korupsi di Dunia Pendidikan"

Oleh: Febri Hendri AA 

Skandal Dana BOS

Hanya dua pihak yang mengetahui detail pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah, yakni kepala sekolah dan Tuhan.

 

Demikian keluhan orangtua murid, guru, dan bahkan wakil kepala sekolah yang disampaikan kepada Indonesia Corruption Watch terkait dengan ketertutupan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah. Pertanyaan mengapa masih ada pungutan sekolah dan berapa anggaran pembelian buku pelajaran sering tidak terjawab. Sebaliknya, orangtua dan guru justru mendapat ancaman jika terus bertanya mengenai pengelolaan dana BOS, dari anak dikeluarkan sekolah sampai kenaikan pangkat guru terhambat.

Korupsi Baru?

Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditransfer dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditransfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Kemendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Mungkinkah itu? Atau sebaliknya, dana BOS lambat ditransfer, dipotong, atau malah memunculkan penyelewengan dengan modus baru?

Harus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan transfer terjadi karena berbagai faktor, seperti keterlambatan transfer oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pencairan dana oleh tim manajer BOS daerah. Akibatnya, kepala sekolah (kepsek) harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan, ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat.

Kepsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. Kepsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan- akan tidak melanggar prosedur. Tidaklah mengherankan apabila praktik curang dengan mudah terungkap oleh lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ibarat berburu di kebun binatang, BPK dengan mudah membidik dan menangkap buruan. BPK dengan mudah menemukan penyelewengan dana BOS di sekolah.

BPK Perwakilan Jakarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi surat perintah jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ.

Contoh manipulasi antara lain kuitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil oleh SDN 012 RSBI Rawamangun. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggunakan meterai yang belum berlaku. Bahkan lebih parah lagi, BPK tidak menemukan adanya SPJ dana BOS 2008 karena hilang tak tentu rimbanya. Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar.

Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS. Periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Selain itu, sebanyak 33 saksi yang terdiri dari kepsek, kepala dinas pendidikan, dan pegawai dinas pendidikan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Konsekuensinya, sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi. Sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka ataupun pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan guru juga harus loyal pada kepentingan politisi lokal ketika musim pilkada. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak.

Partisipasi publik

Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya partisipasi dan transparansi publik dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepsek tanpa keterlibatan warga sekolah, seperti orangtua murid, komite sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah. Partisipasi warga sekolah dibatasi hanya dalam urusan pembayaran uang sekolah. Di luar urusan tersebut, warga sekolah tidak boleh ikut campur.

Pemahaman pihak sekolah dan dinas pendidikan atas partisipasi publik ini perlu diluruskan. Partisipasi publik merupakan syarat mutlak untuk menekan kebocoran dana pendidikan. Partisipasi publik harus senantiasa dimunculkan, bahkan dilembagakan, sampai pada tingkat pengambilan keputusan kebijakan strategis sekolah.

Warga sekolah seharusnya berperan menentukan kondisi masa depan sekolah lima atau sepuluh tahun mendatang. Oleh karena itu, mereka juga didorong untuk terlibat merumuskan kebijakan sekolah mulai perencanaan, pengalokasian, sampai pengelolaan anggaran sekolah.

Lebih dari itu, warga sekolah dapat mencermati pengelolaan dana sekolah lebih dalam. Warga sekolah dapat melihat seluruh dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan sekolah. Hal ini dimungkinkan karena Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka sepanjang telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan. Publik, terutama warga sekolah, dapat memanfaatkan putusan ini guna mendapatkan informasi pengelolaan dana sekolah. Mereka juga dapat menggunakan putusan ini untuk menilai apakah penggunaan dana sekolah sudah wajar atau tidak.

Partisipasi dan keterbukaan informasi publik akan menguntungkan sekolah. Selain dapat menekan kebocoran anggaran, pihak sekolah juga dapat mengajak orangtua murid untuk menghimpun dan mengerahkan sumber daya untuk menutupi kekurangan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang jujur dalam pengelolaan dana sekolah dengan mudah meraih simpati orangtua murid. Segala kekurangan sekolah, terutama dana pendidikan, akan mudah diatasi karena warga sekolah dengan ikhlas mencari dana itu pada pemerintah, swasta, atau mereka sendiri. Mereka pasti menginginkan sekolah yang jujur dan terbaik bagi anak-anak mereka.

Febri Hendri AA  Peneliti Senior ICW

Harga Minyak Dunia Naik Lagi "Ancaman Bagi Rakyat Dunia"

Harga minyak kembali naik, bahkan kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya yang mampu mencapai angka 99 dollar AS per barrel. Kenaikan tersebut mulai terjadi pada perdagangan Jum’at (14/1/2011) di New York.

”Jika harga minyak menyentuh angka 100 dollar AS, kami akan mendorongnya ke angka yang lebih tinggi lagi,” kata Rich Ilczyszyn, pedagang minyak dari perusahaan Lind-Waldock, New York, Jumat.

Di London, pada hari yang sama harga minyak jenis Brent North Sea mencapai 99,20 dollar AS, harga tertinggi sejak 1 Oktober 2008. Sejumlah pakar memperkirakan harga minyak segera melampaui angka 100 dollar AS per barrel. ”Harga minyak mentah jenis Brent bisa melejit ke atas angka 100 dollar AS per barrel berdasarkan asumsi bahwa konsumsi naik sehubungan dengan musim dingin ekstrem di Eropa, juga akibat seretnya pasokan,” kata analis dari CMC Markets, Michael Hewson. Hewson menambahkan, ”Kenaikan harga minyak telah mendorong spekulasi yang akan mendongkrak lagi harga minyak di atas angka 100 dollar AS.” Hal itu didukung dengan pernyataan negara-negara eksportir minyak, seperti Iran, Venezuela, dan Iran, Minggu, bahwa harga minyak di level 100 dollar AS tidak harus memaksa penghasil minyak menaikkan kuota produksi.

Menteri Perminyakan Iran Massoud Mirkazemi, di Teheran, mengatakan, sejumlah negara anggota eksportir minyak (Organisasi Negara Pengekspor Minyak/OPEC) tak melihat mendesaknya kenaikan produksi. Mereka baru akan menaikkan kuota produksi jika harga minyak mencapai angka 120 dollar AS per barrel.

OPEC kerap kali menuduh para spekulan pasar sebagai penyebab utama kenaikan harga minyak. Namun, korporasi minyak dunia mengatakan, kenaikan terjadi karena permintaan. ”Harga naik karena permintaan naik,” kata Christophe De Margerie, Chief Executive Total (perusahaan Perancis), di Dubai.

Menyimpang

Konsumen adalah korban pertama kenaikan harga minyak, termasuk konsumen Indonesia, walau negara ini juga menghasilkan minyak. ”Ini karena pemerintah salah mengelola (menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945) kekayaan migas kita. Meskipun sumber daya minyak di perut bumi relatif masih melimpah, sekitar 80 miliar barrel, produksi minyak saat ini sangat rendah, sekitar 950.000 barrel per hari, dan merupakan yang terendah dalam 30 tahun terakhir,” kata pengamat perminyakan Dr Kurtubi.

Produksi Pertamina sekarang hanya sekitar 15 persen dari total produksi minyak nasional. ”Dalam 10 tahun terakhir produksi minyak terus turun dari 1,5 juta barrel per hari yang pernah dicapai pada tahun 1999. Target produksi gagal dicapai. Karena itu, kita harus mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 700.000 barrel per hari,” kata Kurtubi. ”Akibatnya, jika harga minyak dunia naik, kita juga susah. Solusinya, kembalikan pengelolaan migas nasional sesuai konstitusi dengan segera mencabut UU Migas karena UU titipan IMF ini melanggar konstitusi dan terbukti merugikan negara,” kata Kurtubi, seraya mengatakan, undang-undang itu mengganggu perencanaan produksi minyak lewat Pertamina akibat kekuasaan korporasi asing atas migas.

Pengamat perminyakan lainnya, Dr Parulian Sihotang, menambahkan, harga minyak yang naik memang akan menaikkan pendapatan negara sebagai penghasil minyak. ”Namun, karena kita masih mengimpor minyak dalam jumlah besar, kenaikan harga akan membebani keuangan negara. Kenaikan harga berdampak pada semakin naiknya beban subsidi BBM,” ujarnya. ”Jadi, yang paling penting bagi kita sekarang adalah meningkatkan produksi minyak dan gas serta mengupayakan sumber- sumber energi terbarukan (renewable) yang sangat banyak di negeri ini. Kita juga harus mendorong penghematan konsumsi energi, khususnya dari migas,” lanjut Parulian.

”Dengan perkataan lain, solusi komprehensif harus dicapai dengan kombinasi antara pengelolaan pasokan dan permintaan,” katanya. ”Kita belum menemukan solusi. Tingkat produksi migas terbukti terus merosot. Pengembangan sumber energi lain, seperti biofuel, geotermal, belum tercapai. Permintaan juga belum berhasil ditekan. Penggunaan energi kita boros. Karena itu harus mengimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri,” lanjutnya.

Kenapa Harus Belajar Keluar Negeri?

Survey Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri diikuti oleh 354 Orang Mahasiswa dari 22 Negara (Selain Indonesia)

Kenapa Banyak Rakyat Indonesia yang Memilih untuk Belajar di Luar Negeri?

Kenapa Banyak dari Mereka yang Kuliah di Luar Negeri kemudian Memilih untuk tinggal danmencari Kerja di Luar Negeri?

Ada Apa dengan Pendidikan di Indonesia?

Laporan Dirgayuza Setiawan 17 Januari jam 13:41

Selamat pagi rekan pelajar Indonesia di seluruh dunia,

Pada hari Minggu, 17 Januari 2010 yang lalu divisi Career Channeling PPI Australia telah menutup survey berjudul "Pulang atau Tidak Pulang". Survey yang diikuti oleh 354 mahasiswa Indonesia dari 22 negara selain Indonesia ini menunjukkan:
- Kualitas pendidikan adalah alasan utama (84.8%) kenapa kita (orang Indonesia) berkuliah di luar negeri
- Orang Indonesia lulusan luar negeri sangat bergantung dengan jaringan keluarga untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari bangku perkuliahan (80.3%)
- Upah yang dipandang tidak sesuai dengan kualifikasi merupakan alasan utama mengapa orang Indonesia lulusan luar negeri kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri (3.88/5 rating average)
- 57% menyatakan ingin tinggal di luar negeri setelah kuliah untuk bekerja - namun tidak semuanya bisa merealisasikan ini karena keterbatasan ijin tinggal/bekerja (visa).

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mengutuk dan Mengecam Keras, Penembakan Aparat (Brimob) Polda Jambi (Senin, 17 Januari 2011)

Press release:

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

MENGUTUK DAN MENGECAM KERAS TINDAKAN BRUTAL KESATUAN BRIMOB POLDA JAMBI ATAS PENEMBAKAN TERHADAP PETANI WARGA DESA KARANG MENDAPO-JAMBI 

Kekerasan terhadap Rakyat Terjadi Lagi

Akibat Kebrtulan Aparat Kepolisian-kesatuan Brimob POLDA  Jambi, 6 (Enam) Orang Petani Tertembak dan 7 (Tujuh) Orang lainnya ditahan

Dokumentasi Aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR), Senin, 17 Januari 2011

  

Konflik antara Masyarakat Karang Mendapo, Koperasi Tiga serumpun dan, PT. KDA-Sinarmas di Jambi telah menambah jumlah korban kekerasan terhadap rakyat Indonesia dan menambah catatan kasus sengketa tanah (Perampasan Tanah) yang tidak pernah mampu diSelesaikan oleh Pemerintah dibawah Kuasa Rezim boneka SBY-Boediono.

 

 Sengketa Tanah yang tak pernah berakhir antara Masyarakat Karang Mendapo dengan Koperasi tiga serumpun dan PT. KDA-Sinarmas sejak tahun 2001 telah menambah bukti kerakusan Tuan tanah Besar-Borjuis Komprador di Indonesia yang tak puasnya melakukan eksploitasi atas sumber kekayaan alam Indonesia dengan Perampasan atas tanah rakyat, serta membuktikan watak asli Rezim Boneka SBY-Boediono yang tidak pernah berpihak kepada Rakyat.

Berawal dari kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit Plasma seluas ± 1000 hektar yang terletak di desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi antara Masyarakat dengan koperasi tiga serumpun dan PT. Kresna Duta Agroindo (KDA)Sinarmas. Tahun 2001 Koperasi Tiga Serumpun dan PT KDA mengajak masyarakat Desa Karang Mendapo untuk bekerjasama membangun Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola KKPA. Syarat untuk bisa ikut dalam pembangunan kebun kelapa sawit yaitu masyarakat Desa Karang Mendapo harus menyerahkan lahan kepada Koperasi Tiga Serumpun. Lahan yang diserahkan terdiri dari lahan milik pribadi dan lahan milik Desa Karang Mendapo.  Koperasi Tiga Serumpun kemudian menyerahkan lahan tersebut  kepada PT KDA untuk dijadikan  Kebun Kelapa Sawit.

Melalui surat perjanjian kerjasama tanggal 3 April 2001 dan telah ditegaskan kembali pada tanggal 14 Juni taun 2004 yang salah satu isinya adalah PT Kresna Duta Agroindo akan menyerahkan lahan kepada masyarakat setelah tanaman sawit berumur 4 tahun. Kemudian Dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PT KDA dengan Koperasi Tiga Serumpun tertanggal 12 Januari 2001 juga dinyatakan bahwa Tanaman yang sudah berusia 48 bulan, pengelolaannya harus diserahkan kepada masyarakat peserta plasma. Dalam perkembangannya, selama proses pengelolaan perkebuan tersebut Masyarakat tidak pernah mendapat hasilnya, sehingga pada tahun 2006, dimana ketika Sawit sudah berusia 48 bulan (Empat tahun), petani menagih janji koperasi tiga serumpun dan PT.KDA untuk mengembalikan tanah tesebut kepada warga karang Mendapo, namu naspirasi warga tersebut samasekali tidak gubris oleh pihak Koperasi dan PT. KDA.

Hingga tahun 2007, warga karang Mendapo terus berupaya mengembalikamn tanahnya dan menagih janji koperasi tiga serumpun dan PT. KDA. Menyikapi desakan warga tersebut, pihak koperasi dan PT. KDA menyerahkan uang kepada warga dengan jumlah yang sangat sedikit. Penyerahan uang tersebut sesungguhnya bukanlah sebagai bentuk pembagian hasil dari produksi perke   unan tersebut, melainkan hanya se bagai upaya Koperasi dan PT. KDA untuk meredam amarah Warga. Warga yang semakin meningkat kesadarannya akamn kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Koperasi tiga serumpun dan PT. KDA terus berusaha keras mengambil kembali lahannya, sehingga pada tahun 2008, warga karang Mendapo berhasil mengambil alih (Reclaiming) kembali lahannya seluas ± 650 hektar dan, sisanya seluas ± 350 masih dikuasai oleh Koperasi Tiga Serumpun / PT KDA.

 

Pada tanggal 15 Januari 2011, dimana ketika Petani Warga karang Mendapo yang tengah melakukan pemanenan dan perawatan atas lahan tersebut seperti biasanya setiap hari, kurang lebih 30an orang Anggota kesatuan Brimob POLDA Jambi mendatangi warga yang sedang berada dilahan kemudin tanpa alasan tiba-tiba melepaskan tembakan kepada petani. Tindakamn Brutal Brimod tersebut kemudian mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak petani, dimana 6 (Enam) Orang tertembak dan 7 Orang lainnya ditahan dengan tuduhan mencuri Sawit.

Menilai peristiwa tersebut, dari upaya monopoli lahan yang dilakukan oleh PT. KDA yang bekerjasama dengan Pihak Koperasi tiga Serumpun yang kemudian mengakibatkan jatuhnya korban akibat kebRutalan pihak Kepolisisan atas penembakan dan penahanan petani yang dilakukan oleh kesatuan Brimob POLDA Jambi, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menilai bahwa tindakan tersebut adalah seyata-nyata praktek perampasan tanah terhadap rakyat. Dengan pandangan tersebut kemudian FPR pada tanggal 17 Januri menggelar Aksi Demonstrasi untuk mendukung perjuangan kakum tani yang ada di karang Mendapo Jambi dan Mengecam Tindakamn Brutal Brimob POLDA Jambi yang melakukan penembakan dan Penahanan terhadap Petani tersebut.

Aksi Berlansung dari Bundaran Hotel Indonesia pukul 14.00 WIB menuju Kantor Sinarmas Group hingga pukul 16.20 WIB. Dalam Orasi yang disampaikan secara Bergantian Front Perjuangan Rakyat (FPR)Menyampaikan Kecaman terhadap POLDA jambi yang telah Mengerahkan pasukannya untuk melakukan penembakan terhadap Petani dan, mengutuk kerakusan PT. Sinarmas yang terus melakukan monopoli atas tanah rakyat tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlansungna hidup Rakyat, selain itu, Front Perjuangan Rakyat menyampaikan pemblejetannya terhadap pemerintah yang terus mengabdi pada kepentingan para pemodal dan samasekali tidak pernah memperdulikan rakyatnya. Dalam Aksi tersebut Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai Aliansi dari Organisasi-organisasi yang berjuanga untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia MENGUTUK DAN MENGECAM KERAS TINDAKAN REPRESIFITAS APARAT BRIMOB POLDA JAMBI YANG MENEMBAK 6 (ENAM) ORANG DAN MENANGKAP 7 (TUJUH) ORANG WARGA DESA KARANG MENDAPO dan, Menuntut:

1.       Usut Tuntas dan Adili pelaku penembakan terhadap 6 (Enam) Orang Petani warga desa karang Mendapo

2.       Hentikan Berbagai Bentuk kekerasan, Intimidasi, terhadap Rakyat termasuk Kaum tani.

3.       Kepolisian RI dan PT. KDA (Anak Perusahaan PT. Sinar mas Group) harus Bertanggungjawab atas terjadinya penembakan dan Penangkapan terhadap Petani desa karang Mendapo.

4.       Kembalikamn Tanah kepada rakyat dengan memberikan kepastian ;hukum atas tanah-tanah yang selama ini diolah dan dimanfaatkan.

5.       Laksanakan Reforma graria Sejati

6.       Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan, Kerja

Jakarta, 17 Januari 2011-01-18

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman

Koordinator

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Jalan Cempaka Baru V No 30A RT 001/07 Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat

Kontak Person : Rudi HB Daman +6281808974078, Hari Sandy +6281999431816

Website : http://fprsatumei.wordpress.com, email : fpr1mei@gmail.com